PONTIANAK – Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan resmi mengemban amanah baru sebagai Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Provinsi Kalimantan Barat. Pelantikan tersebut menjadi momentum memperkuat kolaborasi dalam membangun sektor pertanian dan meningkatkan kesejahteraan petani di Kalbar.
Ria Norsan dilantik langsung oleh Ketua Umum DPN HKTI yang juga Wakil Menteri Pertanian Republik Indonesia, Sudaryono, di Halaman GOR Sultan Syarif Abdurrahman (SSA) Pontianak, Minggu (28/6/2026).
Prosesi pelantikan dirangkaikan dengan kegiatan Jalan Sehat dan Gelar Pangan Murah yang diikuti ribuan masyarakat. Kegiatan tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Kalbar Harisson, Ketua TP PKK Provinsi Kalbar Erlina Norsan, serta jajaran kepala perangkat daerah.
Dalam sambutannya usai dilantik, Ria Norsan menegaskan bahwa kepengurusan HKTI Kalbar harus mampu menjadi mitra strategis pemerintah dalam memperkuat sektor pertanian sekaligus memperjuangkan kepentingan para petani.
Menurutnya, organisasi tersebut memiliki peran penting dalam mendukung ketahanan pangan daerah melalui berbagai program yang berpihak kepada petani.
“Mari kita bersama-sama mewujudkan ketahanan pangan dan meningkatkan kesejahteraan para petani di Kalimantan Barat,” ajak Norsan.
Ia mengatakan amanah sebagai Ketua DPD HKTI bukan sekadar jabatan organisasi, tetapi tanggung jawab moral untuk menghadirkan perubahan nyata bagi masyarakat tani.
“Ini adalah tanggung jawab moral kita bersama untuk menghadirkan perubahan nyata, demi tanah yang lebih subur dan senyum petani yang semakin sejahtera di seluruh pelosok Kalimantan Barat. Saya berharap kepengurusan HKTI mampu menjadi mitra strategis pemerintah dalam memperjuangkan kepentingan petani, mendorong inovasi di sektor pertanian, memperkuat kelembagaan petani, serta menghadirkan berbagai solusi nyata guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mewujudkan ketahanan pangan di Kalimantan Barat,” ungkapnya.
Ria Norsan juga menegaskan pentingnya membangun sinergi antara pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat tani agar setiap kebijakan mampu memberikan manfaat langsung bagi petani.
Menurutnya, HKTI harus hadir di tengah masyarakat dan menjadi jembatan dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi petani.
Ia juga mengapresiasi pelaksanaan Jalan Sehat dan Gelar Pangan Murah yang menjadi bagian dari rangkaian pelantikan.
“Pelantikan hari ini terasa istimewa karena dirangkaikan dengan Jalan Sehat dan Gelar Pangan Murah. Ini menjadi bukti nyata bahwa HKTI hadir dan dekat dengan rakyat,” tuturnya.
Sementara itu, Ketua Umum DPN HKTI yang juga Wakil Menteri Pertanian RI, Sudaryono, menyampaikan bahwa pemerintah terus memperkuat kemandirian pangan nasional melalui peningkatan produksi dalam negeri.
“Atas arahan Presiden Prabowo, Indonesia mulai tahun 2025 tidak lagi mengimpor beras, jagung, maupun gula. Ke depan, ketergantungan terhadap impor komoditas pangan akan terus kita kurangi,” jelasnya.
Ia juga menegaskan bahwa peningkatan sektor pertanian harus berdampak pada kesejahteraan petani, termasuk melalui penerapan harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit sesuai ketentuan pemerintah.
“Harga CPO sedang tinggi, harga sawit juga tinggi. Karena itu, TBS tidak boleh dibeli di bawah harga yang telah ditetapkan pemerintah. Harga tersebut merupakan hasil kesepakatan antara pemerintah daerah, pabrik kelapa sawit, dan petani. Intinya, di era Presiden Prabowo, petani tidak boleh tidak sejahtera. Petani harus sejahtera,” tegasnya.
Pelantikan tersebut diharapkan menjadi awal penguatan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan dalam membangun sektor pertanian yang maju, mandiri, dan berkelanjutan di Kalimantan Barat.
