PONTIANAK – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat terus memperkuat reformasi birokrasi melalui pengembangan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan agile.
Komitmen tersebut disampaikan Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan saat membuka Rapat Kerja Lurah se-Kalimantan Barat di Aula Garuda, Selasa (23/6/2026).
Menurutnya, perubahan birokrasi tidak hanya berkaitan dengan digitalisasi pelayanan, tetapi juga perubahan budaya kerja aparatur agar lebih cepat, responsif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
“Pemerintah harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat dengan cepat, sederhana, dan efektif,” ujarnya.
Ia menjelaskan, lurah menjadi ujung tombak pelayanan publik sehingga memiliki posisi strategis dalam mewujudkan birokrasi modern.
Ria Norsan juga menegaskan pentingnya membangun kolaborasi lintas sektor dalam mendukung pembangunan daerah.
Sinergi antara pemerintah, masyarakat, pelaku usaha, tokoh agama, hingga generasi muda dinilai menjadi modal penting menghadapi tantangan pembangunan di masa depan.
Menurutnya, tata kelola pemerintahan yang adaptif harus didukung aparatur yang memiliki integritas, kemampuan komunikasi, serta keberanian menghadirkan inovasi pelayanan.
Melalui rapat kerja tersebut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat berharap pelayanan publik di tingkat kelurahan semakin efektif sehingga mampu mempercepat pembangunan daerah.
