Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat kembali mencatat prestasi di tingkat nasional setelah berhasil meraih penghargaan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Tahun 2025 kategori tinggi dan menempati peringkat ke-4 terbaik nasional. Dengan skor 86,17, Kalbar juga tercatat sebagai provinsi dengan nilai demokrasi tertinggi di Pulau Kalimantan.
Penghargaan tersebut diserahkan dalam kegiatan Kick Off Evaluasi Nasional Capaian IDI Tahun 2025 yang berlangsung di Hotel Horison Ultima Sentraland, Kota Semarang, Kamis (21/5/2026). Penghargaan diterima langsung oleh Gubernur Kalimantan Barat, Drs. H. Ria Norsan, M.M., M.H., dari Wakil Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) RI, Dr. Sonny Harry B. Harmadi, S.E., M.E.
Capaian tersebut menjadi indikator bahwa kualitas demokrasi di Kalimantan Barat terus menunjukkan tren positif. Indeks Demokrasi Indonesia sendiri merupakan instrumen resmi untuk mengukur perkembangan demokrasi di daerah, mulai dari aspek kebebasan sipil, hak politik masyarakat, hingga kinerja lembaga demokrasi.
Gubernur Kalbar Ria Norsan menyampaikan apresiasi kepada seluruh masyarakat Kalimantan Barat yang dinilai turut berperan menjaga stabilitas daerah dan iklim demokrasi yang kondusif.
“Ini membuktikan bahwa demokrasi di Kalbar berjalan baik. Kebebasan berpendapat terjaga, pemilu berlangsung aman, dan ruang partisipasi publik terus kita buka. Penghargaan ini menjadi motivasi untuk bekerja lebih baik lagi,” ujar Ria Norsan.
Menurutnya, kualitas demokrasi yang baik harus dibangun melalui keterbukaan pemerintah, partisipasi masyarakat, dan komunikasi publik yang sehat.
Karena itu, Pemerintah Provinsi Kalbar berkomitmen untuk terus memperkuat transparansi pemerintahan serta memperluas pendidikan politik kepada masyarakat agar kesadaran demokrasi semakin meningkat.
Selain itu, Ria Norsan juga menekankan pentingnya pembangunan sumber daya manusia sebagai bagian dari upaya memperkuat kualitas demokrasi daerah. Ia menyebut peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) turut menjadi faktor pendukung dalam penilaian IDI.
“Salah satu indikator penilaian IDI berkaitan dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Sumber daya manusia sangat penting bagi kemajuan daerah. Alhamdulillah, IPM Kalbar saat ini meningkat menjadi 72,09. Ke depan, target kita bisa mencapai angka 75. Jika IPM meningkat, maka kualitas demokrasi melalui IDI juga akan semakin baik,” harapnya.
Pemprov Kalbar, lanjut Norsan, juga akan terus memperkuat kolaborasi dengan media massa dan lembaga swadaya masyarakat dalam menjaga demokrasi yang sehat, damai, dan inklusif.
Ia menegaskan bahwa demokrasi tidak boleh hanya menjadi capaian angka semata, tetapi harus benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas.
“Penghargaan ini menjadi motivasi bagi seluruh pemangku kepentingan di Kalbar untuk terus merawat demokrasi yang damai, inklusif, dan bermartabat menuju Indonesia Emas 2045,” tegasnya.
Sementara itu, Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan RI, Letjen TNI (Purn) Lodewijk F. Paulus, menyampaikan bahwa evaluasi IDI merupakan bagian penting dalam memperkuat pembangunan nasional yang berkelanjutan.
“Melalui forum evaluasi nasional capaian IDI ini, kita diharapkan dapat bersama-sama melakukan evaluasi terhadap indikator demokrasi secara berkesinambungan, terukur, dan strategis guna memperkuat kemajuan demokrasi, baik di tingkat pusat maupun daerah,” ujarnya.
